Badan POM kembali melakukan terobosan layanan publik dengan meluncurkan Layanan Importasi Prioritas Bahan Baku Obat dan Makanan sebagai upaya untuk menurunkan dweeling time. Acara yang dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Kepala Badan POM, Pimpinan Kementerian Kesehatan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Ombudsman, PPNSW, Ditjend Bea dan Cukai, perwakilan dari 13 Kementerian/Lembaga yang terintegrasi Portal INSW, sekitar 150 importir, dan sejumlah asosiasi Obat dan Makanan tersebut bertempat di Hotel Lumire Jakarta, 2 November 2015.
Dalam sambutan pembukaanya, Kepala Badan POM, Roy Sparringa menyampaikan bahwa peluncuran SKI Prioritas ini merupakan salah satu terobosan untuk memberikan kemudahan berinvestasi bagi pelaku usaha. Debirokratisasi mekanisme perizinan ini juga bertujuan untuk menggerakkan ekonomi nasional guna meningkatkan daya saing bangsa di kancah global dalam rangka mendukung Paket Kebijakan Ekonomi Tahap I yang diluncurkan Presiden Joko Widodo pada September 2015 dan dilakukan berdasarkan analisis kajian risiko pada tahap pre-custom clearance.
Langkah debirokratisasi revitalisasi layanan importasi bahan baku Obat dan Makanan penting dilakukan mengingat sebagian besar bahan baku Obat dan Makanan berasal dari produk impor. Dengan berlakunya SKI Prioritas, maka layanan importasi Obat dan Makanan menjadi lebih cepat 2,3 jam dibanding sebelumnya, sehingga saat ini rata-rata Service Level Agreement (SLA) Badan POM hanya 5,7 jam dari SLA awal yaitu 8 jam. “Layanan Importasi Prioritas elektronik ini berbasis web yang dapat digunakan juga pada versi android. Pelaku usaha dapat menginput data, analisis tanpa dibatasi waktu, paperless, dan dapat mencetak hasil rekomendasi tanpa harus datang ke Badan POM,” jelas Roy.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution sangat mengapresiasi terobosan layanan publik Badan POM melalui SKI Prioritas. Menurutnya Badan POM telah menunjukkan untuk kesekian kalinya berada di depan. Perubahan ini bukan hanya merubah tata kerja tapi juga perubahan mental untuk lebih melayani. Darmin mengaku bangga meluncurkan SKI Prioritas karena aplikasi ini menunjukkan bahwa pemerintah mempunyai filosofi untuk melayani dan mengawasi. Tugas birokrasi modern harus menjamin standar dan efisiensi.
Darmin menyadari pengawasan terhadap standar Obat dan Makanan penting dilakukan karena bersifat high regulated baik dalam proses produksi maupun proses lainnya. Untuk itu lembaga yang berwenang tidak boleh terjebak dalam memainkan standar termasuk perizinan. “Penyederhanaan impor bahan baku Obat dan Makanan menjadi pilihan yang akan berdampak pada harga produk menjadi lebih terjangkau oleh masyarakat. Pasalnya birokrasi impor produk jadi, khususnya obat dapat menyebabkan harga obat paten impor menjadi relatif cukup mahal,” tambahnya.
Pelayaan perizinan elektronik webbase Badan POM melalui sistem INSW diharapkan memberikan kepastian, efisiensi, dan kemudahan pada pelaku usaha dalam melaksanakan Importasi Bahan Baku Obat dan Makanan, investasi serta efektifitas dan tertib penerimaan negara dari perdagangan internasional. Penyederhanaan sistem birokrasi harus direalisasikan dalam era reformasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). HM-20
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
